• Suasana Upacara Bendera

  • Suasana Senam Pagi

  • Penghargaan Siswa Berprestasi

  • Upacara Memperingati Hari Guru

Minat Sekolah di SMK Meningkat

Saturday, 26 March 2016 at 12:23

JAKARTA, KOMPAS — Partisipasi murid ke sekolah menengah kejuruan terutama yang berstatus negeri meningkat lebih cepat dari partisipasi murid ke SMA, yakni mencapai 15 persen atau 4,2 juta murid. Ini berarti mencakup 70 persen dari total angka partisipasi murid ke jenjang pendidikan menengah atas pada 2011-2013 atau mencakup 50 persen dari total angka partisipasi menengah atas pada tahun 2013.

Ini mengemuka dalam diskusi pendidikan "Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menjawab Daya Saing Nasional" yang diselenggarakan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, Rabu (7/10), di Jakarta. "SMK semakin dilihat memberikan solusi bagi keluarga miskin yang memang mayoritas anaknya sekolah di SMK karena fokusnya ingin bekerja," kata Direktur Pembinaan SMK Mustaghfirin Amin.

Totok Amin Soefijanto, konsultan ACDP, mengatakan, hingga batas tertentu ekspansi sekolah kejuruan selama ini tampak dikendalikan oleh perspektif suplai daripada sebagai bentuk yang dibutuhkan sektor swasta. Meskipun sejumlah SMK sudah membangun hubungan dekat dengan kalangan bisnis melalui kegiatan yang inovatif.

"SMK sibuk sendiri dengan program studinya tetapi tidak sinkron dengan perkembangan industri. Akibatnya, tidak sinkron antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan," ujarnya.

Pada periode tahun 2000-an terjadi ekspansi tinggi dalam hal partisipasi murid di tingkat pendidikan menengah. Ini sebagian didorong oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jumlah murid yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas, terutama SMK. Bahkan, kebijakan dan investasi pemerintah mendongkrak angka partisipasi murid ke SMK sebanyak 158 persen antara tahun 2001 dan 2010.

SMK dirancang untuk melahirkan lulusan yang siap bekerja. Untuk mencapai tujuan itu, kurikulum SMK memasukkan mata pelajaran yang relevan dengan kesiapan karier seperti teknologi dan perancangan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agribisnis dan teknologi pertanian, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni kriya dan seni pertunjukan.

Namun ternyata muncul persoalan. Akibat kurangnya fasilitas atau peralatan yang mendukung proses pembelajaran, kinerja belajar murid di SMK swasta lebih rendah dibandingkan murid di SMK negeri. Ketersediaan pekerjaan juga merupakan masalah besar bagi lulusan SMK. Sebenarnya lulusan SMK tidak lebih unggul dari lulusan SMA. Ini dilihat dari angka pengangguran yang sama. "Tetapi permintaan untuk lulusan SMA cenderung bertambah dalam lima tahun ke depan dibandingkan lulusan SMK," kata Totok.

Analisis ACDP Indonesia menyebutkan SMK belum mampu membekali murid dengan keterampilan umum yang bisa membuat mereka mudah dipekerjakan di masa depan. Lulusan SMK juga berpotensi terkendala saat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sebab, ujian masuk ke pendidikan politeknik difokuskan pada keterampilan akademis. Akibatnya, mereka lebih memilih lulusan SMA daripada SMK.

Mustaghfirin mengakui masih banyaknya kekurangan di SMK. Untuk itu mulai tahun depan pihaknya akan meningkatkan kualitas SMK baik negeri maupun swasta dengan membentuk semacam konsorsium SMK. Ini berbeda dengan SMK rujukan yang sudah ada.

Di konsorsium itu nantinya SMK-SMK yang ada di wilayah yang sama akan berkumpul dan saling membantu terutama dalam hal sarana-prasarana. SMK yang "besar" dan memiliki sarana prasarana lengkap bisa menggandeng SMK yang lebih kecil yang ada di sekitarnya. Jika konsorsium ini diberlakukan, bantuan sarana-prasarana dari pemerintah pun akan bisa lebih efektif dan efisien karena tidak harus memberikan bantuan kepada setiap SMK. "Tetapi ini baru rencana. Masih harus dibicarakan dengan banyak pihak terlebih dahulu," ujarnya.

Dalam laporannya, ACDP Indonesia merekomendasikan pemerintah perlu menciptakan kombinasi lulusan SMA dan SMK berdasarkan atas permintaan pasar kerja. Selain itu, juga menggunakan sistem penjaminan mutu yang baik dan mengatur pengembangan pasokan tenaga kerja dengan lebih fleksibel di bawah kerja sama publik-swasta. Ini mengingat karena sedikitnya perbedaan antara lulusan SMA dan SMK dalam hal kualitas kerja, tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sumber