• Suasana Upacara Bendera

  • Suasana Senam Pagi

  • Penghargaan Siswa Berprestasi

  • Upacara Memperingati Hari Guru

Januari 2017, Guru SMA/SMK Jadi ASN Provinsi

Saturday, 26 March 2016 at 13:06

Teminabuan, Jubi – Terhitung mulai Januari 2017 para Aparat Sipil Negara atau ASN yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK serta tenaga administrator sudah tidak lagi menjadi PNS daerah tingkat kabupaten/kota.

Pasalnya mulai Januari 2017 para PNS daerah kabupaten/ kota yang menduduki jabatan tersebut akan beralih statusnya menjadi PNS daerah tingkat provinsi.

Demikian hal ini diungkapkan Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Drs. Alexander Homer saat ditemui usai memberikan arahan kepada CPNS formasi tahun 2013 di Halaman Kantor BKD, Senin (14/3/2016).

Menurut Homer pengalihan status PNS kabupaten/ kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan serta tenaga administrator tersebut sesuai peraturan terbaru Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 26 Januari 2016.

Dengan adanya pengalihan status tersebut, maka seluruh Pemda kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat sudah melakukan pendataan mulai bulan Maret ini.

Pjs. Sekda Kabupaten Sorsel Ajis mengatakan ntuk mempermudah proses pendataannya sendiri, BKD telah menyediakan format yang akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan guna mendata para guru SMA/SMK dan tenaga administrator di Kabupaten Sorsel.

Hasil pendataannya akan diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) supaya bisa diusulkan kepada Sekda Provinsi.

“Jadi Sekda provinsi yang akan melakukan verifikasi untuk pengalihan status PNS yang menduduki jabatan fungsional tersebut. Kalau sudah dilakukan verifikasi, maka selanjutnya Sekda Provinsi melanjutkan pengusulan pengalihan statusnya ke BKN Regional XIV Manokwari dan BKN Pusat,” katanya.

Pengalihan status PNS yang menduduki jabatan fungsional tersebut akan terhitung mulai pada 1 Oktober 2016 mendatang. Dengan demikian pemda kabupaten/kota masih akan membayarkan hak-hak yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan lainnya sampai Desember 2016.

“Sampai Desember 2016 semua hak-hak yang berhubungan dengan gaji dan tunjangan lainnya masih dibayarkan oleh daerah. Nanti mulai Januari 2017, semua hak-hak yang berhubungan dengan gaji dan tunjangan lainnya sudah dibayar oleh Pemerintah Provinsi,” ujarnya.

Ditambahakannya selain PNS yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK serta tenaga administrator, pengalihan status PNS juga berlaku untuk PNS yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan, Polhut dan Pegawai Kehutanan.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala BKN Nomor 48 Tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015. (Niko MB).